Setelah lama dilarang dan diberangus rezim Hosni Mubarak, gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir akan membentuk partai politik dengan nama yang sama. Ini merupakan persiapan untuk ikut pada pemilihan umum mendatang.
Menurut kantor berita Associated Press, langkah itu muncul setelah dewan reformasi konstitusi berjanji akan mengamandemen undang-undang dasar (UUD) Mesir.
Menurut kantor berita Associated Press, langkah itu muncul setelah dewan reformasi konstitusi berjanji akan mengamandemen undang-undang dasar (UUD) Mesir.
Panel beranggotakan delapan orang di pemerintahan sementara ini akan membuka pendaftaran partai politik baru.
Mereka juga mengendurkan persyaratan calon presiden. Selain itu, tim panel itu menjamin kekuasaan di Mesir tidak lagi dimonopoli oleh satu partai, seperti Partai Demokratik Nasional (NDP), yang selama ini mendukung Hosni Mubarak.
Kesempatan itu digunakan oleh IM untuk membentuk kembali kekuatan politiknya. Selama Mubarak berkuasa, para anggota IM bisa duduk di kursi parlemen, dengan status non partai atau independen.
IM dilarang menjadi kekuatan politik di Mesir sejak 1954. Mereka dituduh oleh rezim Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat hingga Mubarak sebagai kelompok yang ingin melakukan makar, atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Namun IM membantah tudingan itu.
“Kelompok Ikhwanul Muslimin yakin pada kebebasan membentuk partai politik. Kami sangat ingin membentuk partai politik,” ujar juru bicara IM, Mohammed Mursi.
Pemimpin senior IM, Essam el-Erian, mengatakan jika partai IM terbentuk, mereka akan menempatkan kandidat untuk calon anggota parlemen. Sedangkan untuk calon presiden, el-Erian menjamin IM tidak akan ikut bersaing.
Langkah ini diambil IM untuk mencegah kontroversi yang akan timbul di masyarakat terkait pencalonan kandidat dari IM. Gerakan ini terkenal mendukung hukum syariah di Mesir, sehingga pencalonan di kursi presiden akan membuat citra tersebut kembali mencuat di masyarakat Mesir yang terbiasa dengan pemerintahan yang sekuler dan moderat.
“Kami juga tidak mengincar kursi mayoritas pada parlemen berikutnya. Ini saatnya membentuk solidaritas, persatuan, kita perlu konsensus nasional,” ujar el-Erian yang membenarkan dewan syuro IM telah memutuskan untuk membentuk partai.
Kelompok IM turut mendukung revolusi Mesir, yang menggulingkan Hosni Mubarak dari kursi presiden pada 11 Februari lalu. Walau dikenal sebagai pendukung gerakan Hamas di Palestina dan anti-Israel, IM menjamin di pemerintahan tidak akan mengganggu perjanjian damai 1979 antara Mesir dan Israel.
Mereka juga mengendurkan persyaratan calon presiden. Selain itu, tim panel itu menjamin kekuasaan di Mesir tidak lagi dimonopoli oleh satu partai, seperti Partai Demokratik Nasional (NDP), yang selama ini mendukung Hosni Mubarak.
Kesempatan itu digunakan oleh IM untuk membentuk kembali kekuatan politiknya. Selama Mubarak berkuasa, para anggota IM bisa duduk di kursi parlemen, dengan status non partai atau independen.
IM dilarang menjadi kekuatan politik di Mesir sejak 1954. Mereka dituduh oleh rezim Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat hingga Mubarak sebagai kelompok yang ingin melakukan makar, atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Namun IM membantah tudingan itu.
“Kelompok Ikhwanul Muslimin yakin pada kebebasan membentuk partai politik. Kami sangat ingin membentuk partai politik,” ujar juru bicara IM, Mohammed Mursi.
Pemimpin senior IM, Essam el-Erian, mengatakan jika partai IM terbentuk, mereka akan menempatkan kandidat untuk calon anggota parlemen. Sedangkan untuk calon presiden, el-Erian menjamin IM tidak akan ikut bersaing.
Langkah ini diambil IM untuk mencegah kontroversi yang akan timbul di masyarakat terkait pencalonan kandidat dari IM. Gerakan ini terkenal mendukung hukum syariah di Mesir, sehingga pencalonan di kursi presiden akan membuat citra tersebut kembali mencuat di masyarakat Mesir yang terbiasa dengan pemerintahan yang sekuler dan moderat.
“Kami juga tidak mengincar kursi mayoritas pada parlemen berikutnya. Ini saatnya membentuk solidaritas, persatuan, kita perlu konsensus nasional,” ujar el-Erian yang membenarkan dewan syuro IM telah memutuskan untuk membentuk partai.
Kelompok IM turut mendukung revolusi Mesir, yang menggulingkan Hosni Mubarak dari kursi presiden pada 11 Februari lalu. Walau dikenal sebagai pendukung gerakan Hamas di Palestina dan anti-Israel, IM menjamin di pemerintahan tidak akan mengganggu perjanjian damai 1979 antara Mesir dan Israel.