Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutanto menyatakan intelijen akan mengawasi kegiatan di jejaring sosial semacam Twitter atau Facebook yang dianggap membahayakan.
"Yang membahayakan tentu kita pantau. Yang arahnya teror dan subversif tentu kita pantau. Datanya kita serahkan ke Menkominfo. Biar Menkominfo yang menentukan langkahnya," kata Sutanto usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa 22 Maret 2011.
Sutanto menambahkan, BIN hanyalah lembaga yang membantu memberikan informasi atau peringatan dini. Langkah selanjutnya atas informasi itu diserahkan kepada instansi yang bersangkutan.
"Kita memberikan peringatan dini terhadap instansi terkait. Kita memperkuat supaya departemen terkait bisa berfungsi lebih kuat," kata mantan Kapolri itu.
Oleh karena itu, menurutnya tidak tertutup kemungkinan jejaring sosial juga akan diawasi apabila diyakini telah dimanfaatkan pihak tertentu ke arah yang membahayakan negara. "Jejaring sosial itu untuk komunikasi masyarakat. Kalau dimanfaatkan oleh pihak tertentu, akan kita pantau," kata Sutanto.
Sebelumnya, terkait tugas BIN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan perlu ada payung hukum bagi intelijen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dengan aturan itu, BIN, tambah dia, kan mampu melakukan koordinasi intelijen dengan kewenangan yang jelas, sekaligus melindungi hak asasi manusia (HAM).
"Dengan kewenangan yang jelas, juga sekaligus menghilangkan kekhawatiran orang akan terjadi suatu tindakan intelijen yang sewenang-wenang sehingga bisa melanggar HAM," ujar Patrialis sebelum Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa, 22 Maret 2011. (umi)
"Yang membahayakan tentu kita pantau. Yang arahnya teror dan subversif tentu kita pantau. Datanya kita serahkan ke Menkominfo. Biar Menkominfo yang menentukan langkahnya," kata Sutanto usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa 22 Maret 2011.
Sutanto menambahkan, BIN hanyalah lembaga yang membantu memberikan informasi atau peringatan dini. Langkah selanjutnya atas informasi itu diserahkan kepada instansi yang bersangkutan.
"Kita memberikan peringatan dini terhadap instansi terkait. Kita memperkuat supaya departemen terkait bisa berfungsi lebih kuat," kata mantan Kapolri itu.
Oleh karena itu, menurutnya tidak tertutup kemungkinan jejaring sosial juga akan diawasi apabila diyakini telah dimanfaatkan pihak tertentu ke arah yang membahayakan negara. "Jejaring sosial itu untuk komunikasi masyarakat. Kalau dimanfaatkan oleh pihak tertentu, akan kita pantau," kata Sutanto.
Sebelumnya, terkait tugas BIN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan perlu ada payung hukum bagi intelijen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dengan aturan itu, BIN, tambah dia, kan mampu melakukan koordinasi intelijen dengan kewenangan yang jelas, sekaligus melindungi hak asasi manusia (HAM).
"Dengan kewenangan yang jelas, juga sekaligus menghilangkan kekhawatiran orang akan terjadi suatu tindakan intelijen yang sewenang-wenang sehingga bisa melanggar HAM," ujar Patrialis sebelum Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa, 22 Maret 2011. (umi)
»
