 |
| BPK, biayanya Rp9,3 juta per meter persegi, gedung baru DPR Rp7,2 juta per meter persegi. |
Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan sejak awal sudah minta BPK audit perencanaan pembangunan gedung. Tapi, sampai saat ini belum ada laporan.
"Sejak di rapim, begitu rapim setuju agar BPK dan KPK terlibat sejak awal," kata Anis di DPR, Rabu 30 Maret 2011.
Menurut dia, Kalau ada hal baru yang ditemukan BPK, dan mengharuskan pembangunan dibatalkan bisa dibatalkan. "Kalau ada hal baru yang ditemukan bisa membatalkan, ya batalkan," katanya.
Namun demikian, menurut Anis sampai saat ini keputusan DPR bulat meneruskan pembangunan gedung baru. "Saya tidak mengerti dengan seluruh fraksi semua sudah setuju, saya juga setuju," ujarnya. "Kita tidak bisa menindak, yang bisa kita jelaskan pada publik yakni masalah konsistensi."
Lantas, bagaimana aspirasi masyarakat menolak? "Sekarang bagaimana mengukur persetujuan masyarakat, alat ukurnya apa. Alat ukurnya susah. Kalau begitu semua keputusan DPR bisa digugat. Misal sudah diparipurnakan, lalu rakyat tidak setuju," katanya.
Anis menekankan, anggaran DPR sudah mengikuti standar Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan anggaran gedung baru DPR paling murah dibanding gedung sejenis. Dia mendapat data dari sekretariat DPR, perbandingan harga per meter persegi sejumlah gedung kementrian yang dibangun 2011 ini.
Gedung yang dibandingkan itu, antara lain gedung pendidikan Universitas Negeri Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dengan tinggi 12 lantai, senilai Rp7,5 juta per meter persegi; Kementerian Kesehatan 12 lantai Rp7,4 juta per meter persegi; Kantor BPK 18 lantai Rp9,3 juta per meter persegi, dan DPR Rp7,2 juta per meter persegi. (umi)
"Sejak di rapim, begitu rapim setuju agar BPK dan KPK terlibat sejak awal," kata Anis di DPR, Rabu 30 Maret 2011.
Menurut dia, Kalau ada hal baru yang ditemukan BPK, dan mengharuskan pembangunan dibatalkan bisa dibatalkan. "Kalau ada hal baru yang ditemukan bisa membatalkan, ya batalkan," katanya.
Namun demikian, menurut Anis sampai saat ini keputusan DPR bulat meneruskan pembangunan gedung baru. "Saya tidak mengerti dengan seluruh fraksi semua sudah setuju, saya juga setuju," ujarnya. "Kita tidak bisa menindak, yang bisa kita jelaskan pada publik yakni masalah konsistensi."
Lantas, bagaimana aspirasi masyarakat menolak? "Sekarang bagaimana mengukur persetujuan masyarakat, alat ukurnya apa. Alat ukurnya susah. Kalau begitu semua keputusan DPR bisa digugat. Misal sudah diparipurnakan, lalu rakyat tidak setuju," katanya.
Anis menekankan, anggaran DPR sudah mengikuti standar Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan anggaran gedung baru DPR paling murah dibanding gedung sejenis. Dia mendapat data dari sekretariat DPR, perbandingan harga per meter persegi sejumlah gedung kementrian yang dibangun 2011 ini.
Gedung yang dibandingkan itu, antara lain gedung pendidikan Universitas Negeri Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dengan tinggi 12 lantai, senilai Rp7,5 juta per meter persegi; Kementerian Kesehatan 12 lantai Rp7,4 juta per meter persegi; Kantor BPK 18 lantai Rp9,3 juta per meter persegi, dan DPR Rp7,2 juta per meter persegi. (umi)
»
