Proyek pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat yang dimasalahkan ternyata sudah menelan anggaran negara sebesar Rp36 miliar. Anggaran itu untuk manajemen konstruksi dan perencanaan.
"Biaya yang sudah dikeluarkan Rp36 miliar," kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu 30 Maret 2011. "Itu untuk manajemen konstruksi dan konsultan perencanaan."
Sebagian biaya itu diambil dari tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010 yakni sebesar Rp10,4 miliar, sebagian lagi dari tahun anggaran 2011 ini.
Marzuki menyampaikan, biaya pembangunan gedung baru DPR ini sudah ditekan sedemikian rupa sehingga lebih murah daripada gedung sekelasnya. "Ini harga gedung DPR ini sama dengan standar pembangunan gedung pemerintah empat lantai di tingkat kecamatan. Sebagai komparasi, Gedung Mahkamah Konstitusi yang dibangun pada 2007, satuan meter perseginya Rp9juta, Gedung Kementerian Perdagangan pada 2006 sebesar Rp8,6 juta per meter persegi," katanya.
"Sekarang Gedung DPR 7,2 juta per meter persegi pada tahun 2011. Ini tidak ada kolam renang, tidak ada spa," kata Marzuki.
Kemudian, mengenai usulan perlu sayembara untuk membangun gedung, Marzuki mempertanyakan mekanismenya. "Bagaimana mekanisme pelibatan rakyat? Ini menjadi pertanyaan dalam mekanismenya. Saya berpendapat, bahwa opini yang diberikan anggota fraksi hanya untuk mencitrakan bahwa Ketua DPR yang juga anggota Partai Demokrat tidak berpihak pada rakyat," katanya.
"Sekarang orang tidak berpikir, ini DPR orde reformasi. Fungsi DPR kuat sekarang, tanpa didukung infrastruktur yang bagus, jadinya ngawur. Kami kan ingin keputusan berkualitas, jadi harus ditunjang tenaga ahli yang kuat, ada data center dan lain-lain," katanya.
"Biaya yang sudah dikeluarkan Rp36 miliar," kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu 30 Maret 2011. "Itu untuk manajemen konstruksi dan konsultan perencanaan."
Sebagian biaya itu diambil dari tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010 yakni sebesar Rp10,4 miliar, sebagian lagi dari tahun anggaran 2011 ini.
Marzuki menyampaikan, biaya pembangunan gedung baru DPR ini sudah ditekan sedemikian rupa sehingga lebih murah daripada gedung sekelasnya. "Ini harga gedung DPR ini sama dengan standar pembangunan gedung pemerintah empat lantai di tingkat kecamatan. Sebagai komparasi, Gedung Mahkamah Konstitusi yang dibangun pada 2007, satuan meter perseginya Rp9juta, Gedung Kementerian Perdagangan pada 2006 sebesar Rp8,6 juta per meter persegi," katanya.
"Sekarang Gedung DPR 7,2 juta per meter persegi pada tahun 2011. Ini tidak ada kolam renang, tidak ada spa," kata Marzuki.
Kemudian, mengenai usulan perlu sayembara untuk membangun gedung, Marzuki mempertanyakan mekanismenya. "Bagaimana mekanisme pelibatan rakyat? Ini menjadi pertanyaan dalam mekanismenya. Saya berpendapat, bahwa opini yang diberikan anggota fraksi hanya untuk mencitrakan bahwa Ketua DPR yang juga anggota Partai Demokrat tidak berpihak pada rakyat," katanya.
"Sekarang orang tidak berpikir, ini DPR orde reformasi. Fungsi DPR kuat sekarang, tanpa didukung infrastruktur yang bagus, jadinya ngawur. Kami kan ingin keputusan berkualitas, jadi harus ditunjang tenaga ahli yang kuat, ada data center dan lain-lain," katanya.
»
