Penyimpangan ajaran NII sepeninggal Kartosuwiryo adalah ulah intelijen pada masa Ali Murtopo untuk membusukkan NII yang benar. NII KW 9 buatan intelijen itu adalah aliran sesat dan gerakan kriminal.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, KH Aminuddin Ya`qub pada acara ‘Halqah Islam dan Peradaban’ bertema “Teror NII: Kriminalisasi Perjuangan Islam (Membongkar Skenario Jahat di Balik Isu NII),” Selasa sore, (10/5/2011) di Auditorium Adhiyana Wisma Antara Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta.
Menurut Aminuddin, persoalan Negara Islam Indonesia (NII) itu tidak sederhana. Karena masyarakat banyak yang salah paham dan tidak objektif terhadap NII karena hanya melihat penyimpangan NII saja. Padahal, NII ada dua versi yaitu versi NII asli yang didirikan oleh Kartosuwiryo dengan NII KW 9 buatan intelijen untuk pembusukan terhadap NII asli. “NII itu complicated. Kita harus bisa memilah antara NII asli yang didirikan oleh Kartosuwiryo dengan NII KW 9 yang sangat penuh distorsi. Kita harus objektif dan proporsional bahwa memang ada dua versi NII,” jelas alumnus pesantren Darunnajah Jakarta itu.
NII asli yang didirikan oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, jelas Aminuddin, adalah NII yang murni sebagai gerakan politik untuk menegakkan Islam tanpa distorsi dalam ajaran-ajarannya. “Apa yang dilakukan oleh Kartosuwiryo adalah gerakan politik murni perjuangan menegakkan syariat Islam,” tegasnya.
Aminuddin menambahkan, secara historis, Kartosuwiryo mendirikan NII pada tanggal 7 Agustus 1949karena kecewa terhadap Presiden Soekarno yang mengkhianati para pejuang kemerdekaan. “Kartosuwiryo adalah pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau kecewa dengan Presiden Soekarno yang mencoret tujuh kata dalam Watsiqoh Jakarta (Piagam Jakarta),” paparnya. “Jadi, NII di era Kartosuwiryo adalah gerakan politik penegakan syariat Islam, tidak ada penyimpangan agama,” tandasnya.
....NII di era Kartosuwiryo adalah gerakan politik penegakan syariat Islam, tidak ada penyimpangan agama...
Sepeninggal Kartosuwiryo, Daud Beureh dan Kahar Muzakar, tahun 1962 NII mengalami kevakuman kepemimpinan, sehingga muncullah krisis di tubuh NII. Di masa Ali Murtopo pada zaman Orde Baru, menurut penjelasan ZA Maulani, NII dibangun intelijen untuk defeksi, yaitu pembusukan dari dalam. Intelijen memasukkan orang-orangnya ke tubuh NII lalu melakukan pembusukan dari dalam.
Dalam kevakuman kepemimpinan NII, lalu intelijen melakukan defeksi di tubuh NII, maka terjadilah perpecahan di tubuh NII yang melahirkan faksi-faksi, antara lain faksi Adah Jaelani. Dari faksi Adah Jaelani inilah di kemudian hari memunculkan Abu Toto alias Panji Gumilang yang sekarang menjadi Syaikhul ma’had Al-Zaytun. “Jadi, kalau sekarang kita bicara NII, maka yang ada adalah NII faksi Adah Jaelani, bukan faksi lain yang masih dalam khittah Kartosuwiryo,” tambahnya.
NII KW 9 inilah yang mengajarkan berbagai penyimpangan ajaran Islam, misalnya: tidak mewajibkan shalat sampai terjadinya masa Fathu Makkah, menjalankan tugas negara lebih penting daripada shalat ritual, penyimpangan penafsiran Al-Qur'an, mengafirkan semua orang di luar kelompok mereka, dan rekayasa tentang bermacam-macam shadaqah (shadaqah hijrah, shadaqah istigfar, dst). “MUI menyimpulkan secara tegas bahwa NII KW 9 adalah aliran sesat yang menyimpang dari Islam,” ujarnya.
Selain sebagai kelompok sesat, Aminuddin tak ragu menyimpulkan NII KW 9 sebagai gerakan kriminal. Di berbagai kampus, NII KW 9 banyak memakan korban mahasiswa yang memiliki semangat keagamaan tapi tidak ditunjang keilmuan keislaman yang memadai.
....Gerakan NII KW 9 adalah gerakan kriminal yang punya motif untuk memberikan efek traumatik kepada gerakan Islam...
“Gerakan NII KW 9 ini adalah gerakan kriminal yang punya motif untuk memberikan efek traumatik kepada gerakan-gerakan Islam di kampus-kampus. Gerakan ini membuat efek menjadikan orang alergi terhadap gerakan-gerakan Islam,” jelasnya.
Aminuddin menyayangkan ketidaktegasan pemerintah terhadap NII KW 9. Meski MUI secara resmi sudah melaporkan berbagai kesesatan dan kejahatan NII KW 9 kepada Mabes Polri dan pemerintah melalui Departemen Agama. “Pemerintah tidak tegas. Pembiaran pemerintah terhadap NII adalah kezaliman yang luar biasa,” kecamnya. [taz]
»
